Sejarah


Sejarah Polisi Pamong Praja sesungguhnya sudah sangat tua. Tahun 1620 Gubernur Jenderal VOC, Pieter Both  membentuk apa yang dinamakan Bailluw. Ini adalah polisi yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota selain menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota.

Satuan yang menggunakan badge berlatar kemudi dan tameng berwarna kuning di atas warna biru tua itu tahun ini sudah berusia 60 tahun. Untuk ukuran manusia, itu adalah usia yang tidak bisa dibilang muda lagi. Sudah banyak asam garam yang dimakan dan sudah banyak lekuk-liku jalan yang dilewatinya. Pada tahun 1815 Bailluw berganti menjadi Bestuurpolitie atau Polisi Pamong Praja dibentuk dengan tugas membantu pemerintah Kewedanaan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan.

Pasca proklamasi kemerdekaan,  diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO. UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, dengan susunan formasi tiap-tiap kecamatan sebanyak-banyaknya.  Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963. Istilah Satpol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang itu disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota.Sejalan dengan peningkatan angka pelanggaran ketertiban di masyarakat maka dirasa perlu untukk melakukan tindakan penertiban non-Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dan menindak warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.Dengan peran dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja yang demikian besar tersebut, maka perlu adanya Satpol PP yang Profesionalisme demi tercapainya visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu “ Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Kententraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan Tanah Bumbu yang Sejahtera dan Berintelektual Tinggi”.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang melaksanakan fungsi sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, Penyelenggaran ketentraman ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan Susunan Organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mana Satuan Polisi Pamong Praja berubah numenklatur menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.Penggabungan tugas dan fungsi perlindungan masyarakat didalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu berkantor di Jl. Dharma Praja No. 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kec. Batulicin yang merupakan pusat Kota di Kabupaten Tanah Bumbu.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu memiliki total pegawai sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) dengan rincian yaitu terdiri dari 45 (empat puluh lima) PNS dan 112 (seratus dua belas) Pegawai Non PNS.